Susahnya Jadi Kaum Honorer

JIKA POSTINGAN SEBLUMNYA BERJUDUL SUSAHNYA JADI PNS MAKA TULISAN INI TAK LEPAS DARI JUDUL SUSAHNYA JADI..... (YA YANG MUDAH ITU YA JADI ANAK  AJA DEH SEBAB SETIAP DARI KITA PASTI PERNAH MERASAKAN JADI ANAK, GAK MUNGKIN KAN KITA BUKAN ANAK DARI ORANG TUA KITA. YA GAK?)


Perjuangan ini harus terus dilakukan. Atau takkan ada yang memahami bahwa kami menderita. Puluhan tahun mengabdi, kami tentu berharap bisa mendapat status dan kesejahteraan yang lebih baik. 

Ungkapan Ketua Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) Sekolah Negeri Se-Kota Yogyakarta Subandi, Kamis (16/3), setidaknya mencoba menggiring alur pikiran kita pada nasib mereka. Susahnya jadi honorer. Upah jauh dari layak, masih ditambah sulitnya memiliki status yang lebih baik, yaitu pegawai negeri sipil (PNS). 

Siang itu, Subandi bersama sekitar 70-an GTT/PTT menemui para wakil rakyat di DPRD Kota Yogyakarta. Jumlah mereka jauh melebihi target semula 30 orang. 

Mereka protes atas aturan penyelenggaraan CPNS 2005/2006 yang dikeluarkan 11 Januari 2006 lalu. Dalam surat dinyatakan bahwa pegawai honorer yang dapat mendaftar CPNS dibedakan menjadi dua, yaitu honorer yang dibiayai oleh APBN atau APBD serta yang bekerja pada instansi pemerintah. Aturan ini tidak memungkinkan mereka mendaftar. Menurut dia, ada 300-an GTT/PTT se-Kota Yogyakarta yang mendaftar ditolak panitia. 

"Panitia CPNS mengatakan bahwa kami adalah tenaga honorer yang tidak dibiayai oleh APBN atau APBD. Dana Rp 100.000 per bulan yang diberikan pemerintah dari APBD Kota Yogyakarta dikatakan bukan honor bulanan, namun hanya dana kesejahteraan," ucapnya. 

Martono (47), penjaga sekolah di SDN Karang Anyar, Mergangsan, yang sudah 21 tahun mengabdi, juga mengeluh tak bisa mendaftar CPNS. Selama ini gajinya hanya Rp 150.000 per bulan, dari dana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Ia sangat berharap kesejahteraan meningkat jika meraih status PNS. 

Sudah 18 kali ia mendaftar dan mengikuti tes CPNS, namun gagal terus. Tahun ini menjadi puncak kesedihannya karena bukan lagi gagal tes, tetapi mendaftar pun sudah tak ada kesempatan. Ia ditolak panitia CPNS karena bukan pegawai honorer yang dibiayai APBD/APBN. 

Atas persoalan ini, Martono mengaku sudah menyurati Presiden SBY untuk memahami keluh kesahnya. Namun, hanya ada jawaban tertulis dari Kantor Sekretaris Negara, yang isinya adalah bahwa pemerintah akan mencoba menindaklanjuti keluhannya. Sementara, kondisi tak berubah, Martono masih saja penjaga sekolah dengan status honorer. 

Mekanisme penyelenggaraan CPNS membingungkan banyak pihak. Sejak awal, rangkaian protes seakan tak hentinya menggugat kegiatan ini. Mulai dari sulitnya mendaftar, ketidaksinkronan soal tes dengan formasi peserta, hingga kesalahan formasi dalam pengumuman hasil tes. 

Suryati (43), guru honorer di sebuah SMP negeri di Yogyakarta, mempertanyakan kejelasan mekanisme perekrutan dalam tes CPNS. Ia mengaku sudah 19 tahun menjadi tenaga guru honorer, namun sampai sekarang belum juga diangkat menjadi PNS. Dalam tes CPNS tahun ini, ia juga tidak lulus. 

Hmm... susahnya jadi tenaga honorer. (ONI/PRA/ITA)

REFFERNCE: http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0603/18/jogja/22194.htm